Disusun oleh : Hazim Hasanain Muhammad
Studi ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kebijakan upah dan menjelaskan tantangan utama yang dihadapinya dengan penerapan di Mesir selama periode 1974-2018.
Upah memiliki urgensinya khusus di tingkat makroekonomi, mengingat peran ganda yang dimainkannya. Di satu sisi, upah merupakan sumber permintaan domestik, yang kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi, artinya ia berperan dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan individu. Di sisi lain, upah adalah biaya produksi. Peran ini terlihat jelas melalui dua lingkaran produksi dan distribusi; karena sebagai biaya produksi, ia juga mencerminkan pendapatan pekerja.
Pentingnya ekonomi upah merupakan batu penjuru yang menjadi dasar proses produksi. Pentingnya upah yang besar disebabkan oleh fakta bahwa ia adalah pendapatan yang dominan dalam pengaruhnya terhadap pendapatan lainnya (sewa, bunga, dan keuntungan). Dengan kata lain, upah mengendalikan tingkat umum harga, dan upah mendapatkan kendali tersebut karena ia mewakili bagian terbesar dari pendapatan nasional; di mana bagian upah dalam pendapatan nasional mewakili lebih dari 60% di negara-negara kapitalis maju.
Upah di Mesir menghadapi sejumlah tantangan, yang paling penting adalah lemahnya infrastruktur informasi terkait upah dalam ekonomi Mesir dan kekurangannya, serta kesenjangan antara upah nominal dan riil, tren peningkatan nilai upah dan proporsinya dalam anggaran umum, serta terbatasnya peran serikat pekerja dan rapuhnya organisasi serikat pekerja. Selain itu, terdapat banyak ketidakseimbangan upah di Mesir, di mana total nilai upah yang dibayarkan dalam ekonomi Mesir hanya sekitar 30% dari produk domestik bruto, yang mencerminkan ketidakseimbangan struktural dalam distribusi pendapatan yang menguntungkan pemilik bisnis, modal, dan aset (keuntungan, bunga, dan sewa) dan merugikan pekerja.
Oleh karena itu, studi ini menyarankan perlunya merumuskan kembali kebijakan upah dan mengaitkannya dengan perubahan dalam produktivitas kerja, dengan mempertimbangkan tingkat pengangguran dan variabel ekonomi lainnya, yang mengatur hubungan antara upah dan produktivitas kerja.
Reformasi sistem upah dan gaji harus dilakukan dalam kerangka sistem yang lebih luas untuk reformasi pelayanan publik, di samping pentingnya penyesuaian bertahap terhadap struktur upah dan gaji, sehingga mencerminkan tingkat kehidupan yang layak bagi pekerja dan perlindungan sosial yang lebih tinggi, dalam konteks visi reformasi legislatif dan institusional sebagai salah satu pilar terpenting yang harus diperhatikan dalam setiap kebijakan terkait upah. Banyaknya peraturan dan keputusan telah menyebabkan ketidakjelasan dalam definisi upah, sehingga menyulitkan pencapaian keadilan dalam distribusi upah dan menghambat penggunaannya sebagai alat kebijakan ekonomi dan sosial yang lebih baik.
Tambahkan Komentar